IDMEDIA.ID, MAROS – Pemkab Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan anggaran dari biaya tidak terduga (BTT) Rp 100 juta untuk penanganan dampak kekeringan di 9 kecamatan. Anggaran itu dicairkan setelah Maros ditetapkan berstatus tanggap darurat bencana kekeringan.
“Untuk pertama ini kami ajukan Rp 100 juta yang peruntukannya terdiri dari operasional kendaraan, operasional personel untuk penyaluran air bersih yang akan disebarkan di titik-titik yang membutuhkan air,” kata Kepala BPBD Maros, Towadeng kepada detikSulsel, Jumat (12/10/2024).
Baca Juga : Pemkab, DPRD, dan KNPI Maros Kunjungi Bandung dan Cimahi untuk Pengembangan Kepemudaan
Towadeng menjelaskan, penggunaan dana BTT untuk penanganan kekeringan sebagai konsekuensi dari penetapan status tanggap darurat. Pasalnya, anggaran di BPBD Maros telah habis sementara kondisi kekeringan semakin parah.
“Ketersediaan anggaran kami terbatas bahkan sudah habis sehingga tak ada jalan lain kecuali menetapkan tanggap darurat untuk mengeluarkan anggaran dari biaya tidak terduga,” katanya.
Menurut Towadeng, anggaran BTT bisa dianggarkan secara bertahap tergantung kondisi dan kebutuhan. Namun untuk tahap awal hanya Rp 100 juta yang disiapkan.
Baca Juga : Chaidir Syam Tegaskan Pemkab Maros Komitmen Dukung Implementasi Program di Desa-desa
“Kalau untuk BTT tidak dibatasi, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Namun jika dalam sebulan ini (selama masa tanggap darurat kekeringan) sudah turun hujan, maka secara otomatis selesai juga (anggaran BTT dihentikan),” jelas Towadeng.
Pihaknya juga tetap menyiapkan armada berupa mobil tangki air ke rumah warga yang terdampak. Penyaluran air bersih diprioritaskan ke wilayah kecamatan terparah.
“Tidak semua tempat didatangi setiap hari, kita melihat tempat yang parah dan sangat butuh air bersihnya itu kita prioritaskan,” ungkapnya.
Baca Juga : Pemkab Maros Alokasi Rp 74 M Perbaikan dan Perawatan Jalan di 14 Kecamatan
Sebelumnya diberitakan, Pemkab Maros menetapkan status tanggap darurat kekeringan sejak 4 Oktober lalu. Hal ini setelah 9 kecamatan dilaporkan mengalami krisis air bersih, yakni Bontoa, Lau, Maros Baru, Marusu, Mandai, Tanralili, Simbang, Turikale, dan Bantimurung.
“45.000 jiwa, diperkirakan 7.000 KK (kepala keluarga) yang terdampak kekurangan air. Terbesar kekeringan di Kecamatan Lau, Bontoa, Maros Baru dan Marusu,” beber Towadeng.
