IDMEDIA.ID, PALOPO – Ketua Pansus 3 DPRD Palopo, Taming Somba, menyoroti pentingnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat agar tidak sekadar formalitas, tapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat pembahasan ranperda yang digelar di ruang musyawarah DPRD, Jumat (18/7/2025), Taming mengingatkan agar setiap pasal disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial masyarakat.
Baca Juga : DPRD Palopo Tunggu Risalah APBD-P 2025 dari TAPD
“Banyak yang bertentangan, poin-poin atau pasal-pasal yang tidak parsial atau tidak linear dengan kondisi secara geografis di wilayah kita. Ada beberapa kasus perda-perda kemarin tidak efektif,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Taming juga membuka ruang masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan naskah ranperda tersebut.
