IDMEDIA.ID, MAKASSAR – Pancasila hampir selalu hadir dalam setiap pidatokenegaraan, upacara resmi, dokumen pemerintahan, hinggaberbagai pernyataan pejabat publik. Lima sila yang menjadidasar negara itu terus diucapkan, disosialisasikan, dan dijadikanrujukan dalam berbagai kebijakan. Namun, di tengah begitukuatnya kehadiran Pancasila dalam bahasa formal kenegaraan, muncul pertanyaan yang semakin relevan: apakah nilai-nilaiPancasila benar-benar hidup dalam praktik penyelenggaraannegara, atau justru semakin sering berhenti sebagai simbol dan slogan politik?
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam kehidupanbernegara, masyarakat masih dihadapkan pada berbagaipersoalan yang memperlihatkan jarak antara nilai ideal Pancasila dan kenyataan sosial. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan sosial, lemahnya penegakan hukum, konflikkepentingan, serta perilaku sebagian pejabat yang tidakmencerminkan etika publik menjadi persoalan yang terusmenuntut perhatian. Ironisnya, berbagai persoalan tersebutberlangsung di tengah negara yang secara konstitusionalmenjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Persoalannya bukan karena Pancasila kehilangan relevansi. Justru, semakin kompleks persoalan kebangsaan, semakindibutuhkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalammengelola kehidupan bersama. Yang patut dipertanyakan adalahbagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam perilakupenyelenggara negara dan kebijakan publik. Sebab, sebuahideologi negara tidak cukup hanya dipertahankan melaluipengakuan formal. Ia harus hadir dalam keputusan politik, tindakan pemerintahan, penegakan hukum, dan cara negara memperlakukan warganya.
Di sinilah persoalan keteladanan menjadi penting. Keteladanan bukan sekadar kemampuan seorang pejabatmenyampaikan pesan moral atau mengutip nilai-nilai Pancasila dalam pidato. Keteladanan justru terlihat ketika seseorangmemiliki kekuasaan, tetapi tidak menggunakannya untukkepentingan pribadi. Ketika memiliki kewenangan, tetapi tetapmenghormati hukum. Ketika memperoleh kritik, tetapi tidakmemandangnya sebagai ancaman. Dan ketika dihadapkan pada kepentingan politik, tetapi tetap mampu menempatkankepentingan publik sebagai prioritas.
Krisis keteladanan sesungguhnya menjadi persoalan seriuskarena negara tidak hanya bekerja melalui aturan, tetapi juga melalui perilaku orang-orang yang menjalankan aturan tersebut. Regulasi dapat disusun dengan baik, lembaga dapat dibentuksecara lengkap, dan program pembangunan dapat dirancangsecara sistematis. Namun, semuanya akan kehilangan maknaapabila tidak disertai integritas dan tanggung jawab moral daripara penyelenggara negara.
Kita dapat melihat persoalan ini dari sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan tidak semestinyaberhenti pada identitas keagamaan atau kegiatan seremonial. Dalam kehidupan bernegara, nilai tersebut seharusnya tercerminmelalui kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadapmartabat manusia, serta kesadaran moral bahwa kekuasaanbukan sesuatu yang dapat digunakan secara sewenang-wenang. Ketika seseorang berbicara tentang moralitas, tetapi tindakannyajustru bertentangan dengan kejujuran dan tanggung jawab, di situlah muncul kontradiksi antara nilai yang diucapkan dan perilaku yang diperlihatkan.
Demikian pula sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai kemanusiaan menuntut negara untuk memperlakukansetiap warga negara secara adil tanpa diskriminasi. Namun, keadilan tidak cukup diukur dari keberadaan aturan yang berlakubagi semua orang. Keadilan juga harus terlihat dalampelaksanaannya. Ketika masyarakat kecil menghadapi persoalanhukum, sementara mereka yang memiliki kekuasaan dan sumberdaya memperoleh perlakuan yang berbeda, kepercayaan publikterhadap prinsip keadilan akan semakin tergerus. Negara yang beradab seharusnya tidak membiarkan hukum menjadi tajamkepada kelompok yang lemah, tetapi kehilangan ketegasannyaketika berhadapan dengan mereka yang memiliki pengaruh.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, juga menghadapitantangan yang tidak ringan. Persatuan sering kali dipahamisebatas ajakan untuk menjaga stabilitas dan menghindariperbedaan. Padahal, persatuan tidak berarti masyarakat harusselalu sepakat dengan pemerintah atau menghindari kritikterhadap kekuasaan. Dalam demokrasi, perbedaan pendapatmerupakan sesuatu yang wajar, bahkan diperlukan. Persatuanjustru diuji ketika perbedaan dapat dikelola tanpa menimbulkanpermusuhan dan tanpa menghilangkan hak warga negara untukmenyampaikan pandangan. Kritik yang disampaikan secarabertanggung jawab bukan ancaman bagi persatuan. Sebaliknya, mengabaikan kritik dapat memperlebar jarak antara pemerintahdan masyarakat.
Sementara itu, sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpinoleh Hikmat Kebijaksanaan dalamPermusyawaratan/Perwakilan, mengingatkan bahwa kekuasaanharus dijalankan dengan mempertimbangkan kepentinganrakyat. Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi kemenangandalam pemilihan umum. Setelah memperoleh mandat, penyelenggara negara tetap berkewajiban membuka ruangpartisipasi, mendengarkan aspirasi, dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil. Persoalanmuncul ketika proses pengambilan kebijakan lebih banyakdidominasi kepentingan elite, sementara suara masyarakat hanyadiposisikan sebagai pelengkap legitimasi politik.
Adapun sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, seharusnya menjadi ukuran penting dalam menilaikeberhasilan penyelenggaraan negara. Pembangunan tidakcukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, peningkataninvestasi, atau keberhasilan proyek infrastruktur. Pertanyaanyang lebih mendasar adalah siapa yang memperoleh manfaatdari pembangunan tersebut? Apakah kesempatan ekonomisemakin terbuka? Apakah kelompok masyarakat rentanmemperoleh perlindungan yang memadai? Apakah aksesterhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan semakin adil? Jika pembangunan hanya menghasilkan kemajuan bagi sebagiankelompok, sementara ketimpangan terus berlangsung, maka cita-cita keadilan sosial masih jauh dari kenyataan.
Persoalan-persoalan tersebut memperlihatkan bahwa krisisketeladanan bukan hanya masalah moral individu, melainkanjuga berkaitan dengan budaya politik dan kualitas institusi. Kita tidak dapat berharap lahirnya penyelenggaraan negara yang berintegritas apabila praktik politik masih memberikan ruangbagi konflik kepentingan, politik transaksional, dan penyalahgunaan kewenangan. Keteladanan membutuhkanlingkungan kelembagaan yang mendukung. Pejabat yang berintegritas harus bekerja dalam sistem yang transparan, memiliki mekanisme pengawasan, serta memberikankonsekuensi yang jelas terhadap setiap pelanggaran.
Karena itu, menghidupkan kembali Pancasila tidak cukupdilakukan melalui penataran, seminar, baliho, atau kampanyeseremonial. Upaya tersebut dapat menjadi bagian daripendidikan ideologi, tetapi tidak boleh menggantikanpembenahan praktik penyelenggaraan negara. Pancasila harushadir dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, pelayanan publikyang manusiawi, serta proses politik yang terbuka dan dapatdipertanggungjawabkan.
Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, persoalan ini juga menunjukkan bahwa pendidikan nilai tidakboleh berhenti pada kemampuan mahasiswa menghafalkan lima sila beserta maknanya. Pendidikan Pancasila harus mendorongkemampuan berpikir kritis, kepekaan sosial, keberanian moral, dan kesadaran konstitusional. Mahasiswa perlu diajakmemahami bahwa Pancasila bukan sekadar materi perkuliahan, melainkan seperangkat nilai yang dapat digunakan untukmenilai berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita membutuhkan generasi yang tidak hanya mampumenjelaskan makna keadilan, tetapi juga peka terhadapketidakadilan. Tidak hanya memahami demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu menghargai perbedaan dan mengawasijalannya kekuasaan. Tidak hanya berbicara tentang persatuan, tetapi juga mampu membangun solidaritas di tengahkeberagaman. Pendidikan Pancasila harus melahirkan warganegara yang tidak mudah menerima segala sesuatu tanpapertanyaan, tetapi juga tidak terjebak dalam kritik yang kehilangan tanggung jawab.
Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu mengambil bagiandalam menjaga kehidupan demokrasi. Keteladanan memangharus dimulai dari penyelenggara negara, tetapi tanggung jawabmenjaga nilai-nilai Pancasila tidak hanya berada di tanganpemerintah. Warga negara memiliki peran melalui partisipasipolitik, pengawasan kebijakan, kepatuhan terhadap hukum, dan keterlibatan dalam berbagai aktivitas sosial. Namun, partisipasitersebut membutuhkan ruang demokrasi yang sehat, tempatmasyarakat dapat menyampaikan kritik tanpa rasa takut dan memperoleh informasi yang memadai untuk menilai kebijakanpublik.
Pada akhirnya, persoalan terbesar Pancasila hari ini bukanterletak pada kurangnya orang yang mampu menghafalkan lima sila, melainkan pada masih lebarnya jarak antara nilai yang diyakini dan tindakan yang dilakukan. Kita tidak kekuranganpidato tentang persatuan, tetapi masih membutuhkan praktikpolitik yang tidak memecah belah. Kita tidak kekuranganpernyataan tentang keadilan, tetapi masih membutuhkanpenegakan hukum yang konsisten. Kita tidak kekurangan ajakanuntuk bermusyawarah, tetapi masih membutuhkan proses pengambilan keputusan yang benar-benar mendengarkan suararakyat.
Pancasila tidak membutuhkan lebih banyak slogan untukmembuktikan keberadaannya. Pancasila membutuhkankeberanian untuk dijalankan, terutama ketika nilai-nilainyaberhadapan dengan kepentingan kekuasaan. Sebab, ukurankeberhasilan sebuah negara Pancasila bukanlah seberapa seringpara pejabat menyebut nama Pancasila, melainkan seberapanyata nilai-nilainya dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupansehari-hari.
Jika Pancasila hanya hidup dalam pidato, tetapi tidak hadirdalam perilaku penyelenggara negara, maka yang sedang kitapertahankan hanyalah simbol, bukan substansi. Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi dasar negara yang dihafalkanoleh rakyat, tetapi juga menjadi batas moral yang mengikatsetiap orang yang menjalankan kekuasaan. Sebab, krisisketeladanan pada akhirnya bukan hanya persoalan hilangnyafigur panutan, melainkan persoalan apakah kita masih memilikikesungguhan untuk menjadikan Pancasila sebagai pedomannyata dalam kehidupan bernegara.
