IDMEDIA.ID, SOPPENG – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, hari ini menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 (Anaudited) kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan, Kamis (27/3/2025).
Penyerahan ini sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan LKPD diserahkan ke BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Soppeng menjadi salah satu dari Delapan Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024.
Baca Juga : Bupati Suwardi Haseng Lobi BKN Perpanjang Batas Pengisian DRH PPPK Lingkup Pemkab Soppeng
Kabupaten/kota lainnya yang menyerahkan laporan adalah Kabupaten Enrekang (disaksikan oleh Wakil Bupati dan Ketua DPRD), Kabupaten Sidrap (disaksikan oleh Ketua DPRD), Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bone.
Laporan keuangan yang diserahkan meliputi tujuh laporan utama yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaeman, dalam arahannya berharap agar kabupaten dan kota yang telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat mempertahankan prestasinya. Opini WTP merupakan bukti kinerja pengelolaan keuangan yang baik.
Baca Juga : TP PKK Soppeng Gelar Pendampingan UP2K, Tingkatkan Tata Kelola Kemandirian Usaha
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng berharap proses audit akan berjalan dengan cermat dan efisien, menghasilkan penilaian positif yang mencerminkan komitmen Kabupaten Soppeng terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
” atau “temuan dari audit akan menjadi masukan berharga untuk terus meningkatkan praktik pengelolaan keuangan kami.”. Beliau menekankan dedikasi Kabupaten Soppeng dalam menjaga integritas dan transparansi keuangan.
Turut mendampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, plt Inspektorat dan Kabid anggaran BPKPD.
