IDMEDIA.ID, MAKASSAR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Supratman menyoroti kabar sejumlah ketua RT/RW dipecat jelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Dia khawatir pemecatan oleh Wali Kota Danny Pomanto itu memuat kepentingan politik.
Supratman menerima informasi sejumlah Ketua RT/RW di beberapa kecamatan diberhentikan dan diganti mendadak. Salah satunya di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, ada 13 ketua RT/RW dipecat.
“Kami mendapatkan laporan dari berbagai pihak, terutama para RT dan RW yang merasa diperlakukan tidak adil. Mereka dipecat tanpa alasan yang jelas. Ini harus segera diselidiki agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, apalagi menjelang Pilkada,” ujar Supratman.
Baca Juga : Sah! DPRD Makassar dan Pemkot Sepakati APBD-P TA 2024 Senilai Rp5,29 Triliun
Supratman menilai pemecatan serta penggantian ketua RT/RW secara mendadak tanpa dasar yang jelas. Hal itu bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dia mendesak Wali Kota Danny Pomanto memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan di balik pemecatan tersebut.
“Seharusnya pergantian Pj Ketua RT/RW dilakukan dari jauh-jauh hari, jangan menjelang tahapan pilkada. Ini kan kesannya politis sekali,” kata Supra.
Baca Juga : Budi Hastuti Siap Fasilitasi Warga Makassar Dapat Bantuan Hukum
“Jadi kami meminta pemkot memberikan penjelasan, apa yang menjadi dasar sehingga mereka diganti,” dia menambahkan.
Supratman menyatakan DPRD Makassar akan menggunakan fungsi pengawasannya dalam merespons pemecatan ketua RT/RW jelang pilkada. DPRD akan memanggil pihak terkait untuk dimintai penjelasan seputar hal ini.
“Kami akan segera memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini untuk meminta penjelasan. Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan masyarakat dan proses demokrasi di Makassar,” tegasnya.
Baca Juga : Kabag Humas & Protokol DPRD Makassar Perkenalkan Tupoksi Anggota DPRD ke Mahasiswa KKLP
Pilkada Kota Makassar yang akan digelar dalam waktu dekat diprediksi menjadi ajang pertarungan politik yang sengit. Supra berharap, segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota menjadi perhatian publik, terutama yang berkaitan dengan aparatur di tingkat RT dan RW.
“Kita berharap, apapun yang terjadi, semua pihak tetap menjaga kondusivitas demi kebaikan Kota Makassar,” pungkasnya.
