IDMEDIA.ID, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa ketangguhan perempuan dan anak dalam menghadapi tantangan sosial harus didukung dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan edukasi.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Pengurus Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sulsel di Auditorium KH Muhyiddin Zain, Universitas Islam Makassar, Sabtu (24/5/2025).
Baca Juga : Andi Sudirman Jalani Ibadah Haji, Fatmawati Rusdi Pimpin Sementara Sulsel
Acara yang mengangkat tema “Mengokohkan Peran Muslimat NU Sulsel melalui Konsolidasi Organisasi dan Internalisasi Nilai Aswaja (Ahlussunah wal Jama’ah)”.
Kegiatan dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Choiril Fauzi, yang juga merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU.
Fatmawati menekankan bahwa perempuan Sulawesi Selatan kini memegang peran strategis dalam pembangunan. Menjadi penggerak utama di ruang publik.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Dukung Percepatan Pemenuhan SDM Kesehatan Layanan KJSU-KIA
Menurutnya, mesetaraan gender di Sulsel kian nyata dan mengakar. Ini harus terus dirawat dengan semangat kolaborasi dan penguatan kapasitas.
Saat ini, terdapat tiga kepala daerah perempuan, empat wakil kepala daerah perempuan termasuk dirinya, serta Ketua DPRD Sulsel yang juga dijabat oleh perempuan.
“Perempuan hari ini tidak lagi sekadar pelengkap, tetapi pemegang peran penting di ruang publik. Kesetaraan gender di Sulsel makin nyata dan mengakar,” kata dia.
Baca Juga : Sulsel Borong Tiga Penghargaan Nasional Bidang Pendidikan
Ia juga menyoroti peningkatan kasus kekerasan seksual di berbagai sektor, seperti lembaga pendidikan, rumah ibadah, hingga lingkungan keluarga.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya keberanian bagi penyintas kekerasan untuk bersuara (speak up) menyampaikan pendapat atau pengalaman.
Serta optimalisasi lembaga layanan seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang merupakan lembaga layanan konseling bagi keluarga dan anak sebagai ruang aman bagi penyintas.
Baca Juga : Fatmawati Rusdi: Perempuan dan Anak Berhak Mendapat Perlindungan dan Pemberdayaan
“Pemerintah hadir. Kita ingin semua kabupaten/kota memiliki rumah aman, dan layanan pendampingan yang benar-benar bisa diakses korban kekerasan. Mari kita tidak diam jika melihat ketidakadilan. Edukasi adalah fondasi, keberanian adalah kunci,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri PPPA RI, Arifah Choiril Fauzi, menjelaskan tiga program prioritas nasional yang kini dijalankan kementeriannya untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak.
Pertama, Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai wadah edukasi, advokasi dan pelindungan berbasis komunitas. Kedua, penguatan Call Center SAPA 129 yang kini terintegrasi dengan sistem pelacakan geolokasi untuk mempercepat penanganan oleh UPTD daerah.
Baca Juga : Fatmawati Rusdi: Perempuan dan Anak Berhak Mendapat Perlindungan dan Pemberdayaan
Ketiga, pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa sebagai dasar kebijakan perlindungan yang presisi.
Arifah menegaskan keberhasilan ketiga program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi masyarakat, termasuk Muslimat NU.
“Kementerian PPPA tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus kolaborasi,” sebutnya.
Baca Juga : Fatmawati Rusdi: Perempuan dan Anak Berhak Mendapat Perlindungan dan Pemberdayaan
Langkah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sulsel yang menggelar pelatihan paralegal secara sistematis mendapat apresiasi.
Hingga saat ini, sekitar 1.200 kader Muslimat NU di berbagai daerah di Sulsel menyatakan minat dan telah mengikuti pelatihan tersebut.
Menurut Arifah, kehadiran kader paralegal sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu perempuan korban kekerasan yang selama ini kesulitan mengakses pendampingan hukum.
Baca Juga : Fatmawati Rusdi: Perempuan dan Anak Berhak Mendapat Perlindungan dan Pemberdayaan
Lanjut menegaskan, bahwa pelatihan kader NU sangat penting. Ini juga menjadi perhatian Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.
“Yang terus mendorong agar kader Muslimat tidak hanya aktif di dakwah, tapi juga dalam pelayanan sosial berbasis hukum,” lanjutnya.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya kepada Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, atas dukungan dan langkah cepat dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Baca Juga : Fatmawati Rusdi: Perempuan dan Anak Berhak Mendapat Perlindungan dan Pemberdayaan
“Wakil Gubernur Sulsel adalah sosok aktivis perempuan yang gerakannya luar biasa. Ketika kita berkolaborasi, insyaAllah kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat kita cegah dan tekan bersama. Kekerasan tidak boleh terjadi kapan pun, di mana pun, dan oleh siapa pun,” tegas Arifah.
Di akhir sambutannya, Arifah menyampaikan pesan spiritual dari KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, bahwa setiap orang yang berkhidmat dalam NU akan mendapat doa husnul khatimah.
“Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini termasuk dalam keluarga besar yang diberkahi dan didoakan para ulama,” ucapnya.
Baca Juga : Fatmawati Rusdi: Perempuan dan Anak Berhak Mendapat Perlindungan dan Pemberdayaan
Kegiatan ini menjadi momentum penting konsolidasi Muslimat NU Sulsel dalam memperkuat peran sosial keumatan. Sekaligus menjadi kontribusi konkret dalam mendorong kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, khususnya di bidang perlindungan perempuan dan anak.
