IDMEDIA.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto melantik 91 pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Selasa (11/02/2025).
Mereka yang dilantik berstatus pejabat fungsional tertentu.
Dalam sambutannya Danny menyebutkan dalam pelantikan ini sangat spesial karena pertama kalinya pelantikan dilaksanakan di MGC.
Baca Juga : Munafri Buka POP FEST 2025, Dorong Pembinaan Atlet Usia Dini dan Olahraga Tradisional
Gedung yang baru saja diresmikan demi mendukung komitmen Presiden RI, Prabowo Subianto dalam pengefisiensian anggaran.
“Hari ini pertama kali kita lakukan pelantikan di MGC yang baru saja diresmikan. Gedung ini hadir juga untuk mendukung semangat pak presiden RI untuk pengefisiensian anggaran. Jadi segala aktivitas pemkot bisa dilaksanakan disini,” ucap Danny.
Danny mengatakan tugas pejabat fungsional yakni sebagai motor penggerak birokrasi yang unggul dengan profesionalitas.
Baca Juga : Hadiri Pembukaan Muscab HDCI Makassar, Munafri Dorong Keputusan Strategis dan Berdampak Masyarakat
Karenanya itu, Ia meminta kepada jajaran pejabat fungsional yang baru saja dilantik untuk meningkatkan kinerja.
“Memacu dan memicu pertumbuhan birokrat dan pelayan publik di kota Makassar ini. Maka kepala OPD harus memanfaatkan maksimal pejabatt yang masuk dalam jabatan fungsional ini,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini pula, Danny berharap agar kota Makassar kedepannya akan lebih maksimal dan lebih baik lagi dari segi apapun.
Baca Juga : Studi Tiru ke Dekranasda Kabupaten Badung, Melinda Aksa Dorong Penguatan Perajin Perak Makassar
Apalagi pada sisa akhir jabatannya, Danny Pomanto ingin menciptakan birokrasi dengan kemampuan yang unggul.
“Saya harap semua bisa bekerja dengan baik saja. Profesional untuk rakyat agar makassar bisa unggul dalam segala hal,” harapnya.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Akhmad Namsun menambahkan mereka ikut dilantikan yakni pejabat fungsional yang sudah uji kompetensi.
Selain itu, pejabat fungsional ikut dilantik yakni dasar perubahan nomenklatur.
Pejabat fungsional di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan perubahan nomenklatur yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PTSP, Bappeda, Balitbangda dan OPD lainnya.
“Ada beberapa OPD yang bidangnya dialihkan ke fungsional sesuai regulasi,” pungkasnya.
