IDMEDIA.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berkomitmen dalam perkuatan dan pembenahan digitalisasi kepegawaian daerah Pemkot Makassar.
Meski dia menilai, digitalisasi kepegawaian di Pemkot Makassar sudah diterapkan sejak lama.
Pun apa yang sudah menjadi penerapan pusat telah dikerjakan hanya saja butuh penyampaian detail ke pusat.
Baca Juga : Sah! DPRD Makassar dan Pemkot Sepakati APBD-P TA 2024 Senilai Rp5,29 Triliun
Dia memisalkan, seperti Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendapat rangking satu di Sulsel pasca-pembenahan.
“Seperti SPBE sudah dibenahi oleh Diskominfo Makassar sehingga mendapat rangking satu,” kata Danny diwawancarai usai menghadiri Kunjungan Kerja dan Ceramah Umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jumat, 19 Juli 2024.
“Tidak ada alasan kita tidak menjadi nomor satu, semuanya sudah lengkap (fasilitasnya),” tekannya.
Baca Juga : Pecah! Delegasi India Pukau Warga Makassar dengan Tarian Bharatanatyam & Kuchipudi di F8
Pembenahan pun lanjut dia, harus semuanya digital. Mulai dari data pribadi dan data lainnya yang harus digital.
Sebagaimana diketahui, Kota Makassar menduduki peringkat pertama di Sulsel pada Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yakni meraih angka 3,41 berkategori Baik.
Pencapaian tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2024.
Baca Juga : Festival F8 Makassar Jadi Trending Topic Nasional
Pada kegiatan itu, Menpan-RB Azwar Anas menyampaikan bahwa Sulsel harus siap menjadi tempat implementasi kebijakan menteri.
Semisal, masalah birokrasi yang kerap merupakan rutinita semata.
Olehnya pimpinan mesti harus mengingatkan perihal kinerja bahkan ada rapat perpekan sehingga birokrasi itu berdampak.
Baca Juga : Danny Pastikan Pandangan Fraksi pada APBD 2023 Jadi Fokus Pemkot Makassar
Apalagi dengan fasilitas ASN makin bagus dan digital maka layanan publik harus sesuai dan efisien.
Juga soal perizinan, misalnya konser atau event, jelas dia, harus dipermudah.
“Itu (izin konser) kalau dikerjakan-dipermudah di Makassar maka manfaatnya banyak termasuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya. (*)
