IDMEDIA.ID, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menganggap tata kelola negara berpotensi menjadi kacau ketika acara pembekalan atau retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah dibiayai uang pribadi Presiden RI Prabowo Subianto.
“Jadi kacau konteksnya,” kata Yulius melalui layanan pesan, Rabu (30/10).
Sebab, kata Fraksi PDI Perjuangan itu, langkah Prabowo membiayai pembekalan kabinet di Akmil Magelang memunculkan terjadinya pemberian uang dari pribadi ke instansi negara.
Misalnya, ujar Yulius, ada transaksi dari perorangan untuk penyediaan pesawat Hercules yang mengantar menteri ke Magelang.
“Berarti ada transaksi keuangan antara Presiden Prabowo dengan lembaga negara yang memfasilitasi acara tersebut seperti TNI AU yang menyediakan pesawat Hercules, Polri yang menyediakan pengawalan, TNI yang menyediakan Akmil, dan sebagainya,” ujar dia.
Menurut Yulius, Indonesia sudah memiliki aturan soal transaksi keuangan dengan lembaga negara atau pemerintah.
Baca Juga : Berikut Daftar Anggota DEN yang Dilantik Presiden Prabowo
Dia mengatakan lembaga negara tidak bisa menerima imbalan dari perorangan atas jasa yang sudah dikeluarkan.
Yulius menilai praktik pembiayaan dari perorangan untuk acara bisa menjadi preseden buruk soal tata kelola pemerintahan.
