IDMEDIA.ID, MAKASSAR – Di tengah meningkatnya kompleksitas relasi antara agama, ruang publik, dan dinamika politik global, penguatan nalar kritis keagamaan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Muslim kontemporer.
Merespons tantangan tersebut, PW IPM Sulawesi Selatan menyelenggarakan Kajian Utama Realitas Masyarakat dan Agama (KURMA PIP) dengan tema “Ramadhan: Habitus Jahil, dan Anti Demagog”, sebuah forum intelektual yang bertujuan memperluas horizon pemikiran keislaman serta memperteguh etika publik berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis, 26 Februari 2026, pukul 16.00–18.00 WITA, dan menghadirkan Asratillah S., S.T., M.T., Koordinator Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah Sulawesi Selatan, sebagai narasumber utama. Diskusi dipandu oleh Muh. Fadlun Amanah dan diikuti oleh kader organisasi kepemudaan, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum dari berbagai wilayah.
Ramadhan sebagai Ruang Etis dan Pedagogis Sosial
Dalam perspektif kajian ini, Ramadhan tidak dipahami semata sebagai ritual tahunan yang bersifat individual dan privat, melainkan sebagai ruang etis, pedagogis, dan sosial yang memiliki daya transformatif bagi pembentukan karakter kolektif umat. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Abdul Karim Soroush yang menekankan bahwa agama tidak berhenti pada teks dan ritus, tetapi hidup melalui praksis sosial dan kesadaran moral penganutnya.
Puasa, sebagai inti ibadah Ramadhan, bukan hanya latihan menahan lapar dan dahaga, melainkan proses disiplin diri yang bertujuan membangun kesadaran reflektif (self-reflexivity). Dalam kerangka ini, Ramadhan menjadi medium pembentukan habitus, meminjam istilah Pierre Bourdieu, yakni struktur disposisi mental dan moral yang membimbing cara individu berpikir, bersikap, dan bertindak di ruang sosial.
Namun demikian, habitus keagamaan tidak selalu berkembang ke arah yang tercerahkan. Dalam kondisi tertentu, praktik keberagamaan justru melahirkan apa yang dalam kajian ini disebut sebagai “habitus jahil”—sebuah pola keberagamaan yang ditandai oleh kemiskinan nalar kritis, ketergantungan pada otoritas simbolik semu, serta kecenderungan menerima klaim-klaim keagamaan tanpa proses verifikasi rasional dan etis.
Habitus Jahil dan Krisis Nalar Keagamaan
Istilah “jahil” dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai ketiadaan pengetahuan formal, melainkan sebagai ketiadaan kesadaran kritis. Fenomena ini menemukan relevansinya dalam kritik Paulo Freire terhadap culture of silence, di mana individu dan kelompok kehilangan daya reflektif sehingga mudah dimobilisasi oleh narasi dominan.
Dalam lanskap global yang ditandai oleh arus informasi masif, media sosial, dan polarisasi identitas, habitus jahil menjelma dalam bentuk keberagamaan yang reaktif, emosional, dan simplistik. Simbol-simbol agama direduksi menjadi alat legitimasi kepentingan sempit, sementara substansi etika dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam justru terpinggirkan.
Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan sebagian aktor publik yang memanfaatkan sentimen keagamaan untuk membangun dukungan politik atau pengaruh sosial. Praktik semacam ini tidak hanya mereduksi agama menjadi instrumen kekuasaan, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap nilai-nilai luhur agama itu sendiri.
Demagogi, Agama, dan Bahaya Manipulasi Moral
Demagogi, sebagaimana dipahami dalam tradisi filsafat politik sejak Plato, merujuk pada praktik memanipulasi emosi massa melalui retorika yang menyesatkan, simplifikasi masalah, dan eksploitasi ketakutan kolektif. Dalam konteks keagamaan, demagogi menjadi sangat berbahaya karena beroperasi di wilayah sakral yang menyentuh dimensi iman dan identitas terdalam individu.
Kajian KURMA PIP menegaskan bahwa demagogi berbasis agama merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi, kohesi sosial, dan martabat kemanusiaan. Ketika agama dijadikan alat agitasi, ruang dialog rasional menyempit, dan kekerasan simbolik maupun struktural berpotensi meningkat.
Pemikir Muslim kontemporer seperti Nurcholish Madjid telah lama mengingatkan bahwa sakralisasi politik atas nama agama merupakan bentuk pengkhianatan terhadap pesan moral Islam itu sendiri. Agama, menurutnya, harus menjadi sumber etika publik yang membebaskan, bukan instrumen dominasi.
Ramadhan dan Etika Anti-Demagogi
Dalam konteks inilah Ramadhan diposisikan sebagai momentum etis untuk membangun sikap anti-demagogi. Puasa melatih kesabaran, kejernihan berpikir, dan pengendalian diri—tiga prasyarat utama bagi lahirnya kesadaran kritis yang kebal terhadap manipulasi emosional.
Asratillah dalam pemaparannya menekankan bahwa sikap anti-demagogi tidak identik dengan apatisme politik atau penolakan terhadap partisipasi publik. Sebaliknya, ia merupakan bentuk kedewasaan moral dan intelektual, di mana individu mampu membedakan antara kritik konstruktif dan provokasi destruktif, antara dakwah pencerahan dan agitasi kebencian.
Pandangan ini sejalan dengan gagasan Hannah Arendt tentang pentingnya thinking without banisters—kemampuan berpikir mandiri tanpa bergantung pada dogma atau otoritas yang tidak diuji secara rasional.
Prinsip Ideologi Muhammadiyah: Islam Berkemajuan
Sebagai bagian dari keluarga besar Muhammadiyah, IPM mendasarkan seluruh aktivitas intelektualnya pada prinsip Islam Berkemajuan, sebuah paradigma yang menegaskan integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Muhammadiyah memandang Islam sebagai agama yang mendorong pencerahan akal, keadilan sosial, dan kemajuan peradaban.
Dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, ditegaskan bahwa tujuan gerakan adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya—masyarakat yang menjunjung tinggi nilai tauhid, kemanusiaan, dan keadilan. Prinsip ini meniscayakan penolakan terhadap segala bentuk kejumudan, taklid buta, dan manipulasi agama untuk kepentingan pragmatis.
Kajian KURMA PIP merupakan manifestasi konkret dari komitmen ideologis tersebut. Dengan mengangkat isu habitus jahil dan demagogi, IPM Sulawesi Selatan menegaskan posisinya sebagai gerakan kepemudaan yang tidak hanya aktif secara organisatoris, tetapi juga reflektif dan kritis dalam merespons tantangan zaman.
Peran Kepemudaan dalam Etika Publik Global
Dalam konteks internasional, diskursus mengenai agama dan ruang publik semakin relevan. Fenomena populisme religius, ekstremisme, dan politik identitas tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, pengalaman intelektual yang dikembangkan melalui forum seperti KURMA PIP memiliki signifikansi global.
IPM Sulawesi Selatan memandang kader muda/genZ sebagai agen etika publik, yang bertugas menjaga keseimbangan antara komitmen keimanan dan tanggung jawab kewargaan global. Hal ini sejalan dengan pemikiran Amartya Sen seorang ekonom dan filsuf terkemuka asal India pemenang Nobel Ekonomi 1998, tentang Pembangunan kapasitas manusia (Capability of human) melalui sorotannya dalam indeks pembangunan manusia dan pentingnya public reasoning dalam masyarakat majemuk.
Melalui Kajian KURMA PIP, PW IPM Sulawesi Selatan menegaskan bahwa Ramadhan adalah momentum strategis untuk memperkuat kapabilitas manusia, termasuk nalar keagamaan yang kritis, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Tema “Ramadhan: Habitus Jahil, dan Anti Demagog” diharapkan tidak berhenti sebagai wacana diskursif, tetapi menjadi inspirasi praksis sosial yang membebaskan agama dari reduksi simbolik dan manipulasi kekuasaan.
Kegiatan ini sekaligus menandai komitmen IPM untuk terus berkontribusi dalam percakapan global mengenai agama, demokrasi, dan masa depan kemanusiaan, dengan berpijak pada nilai-nilai Islam berkemajuan yang inklusif, rasional, dan berkeadaban.
Citizen report:
Thahirtalas
Dosen, Aktivis Kebudayaan dan Pegiat Sosial Kemasyarakatan
Universitas Muhammadiyah Makassar
