IDMEDIA.ID, Makassar – Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKB, dr Fahrizal Arrahman Husain, menyoroti kondisi Lapangan Karebosi Makassar yang terbengkalai
Politisi PKB yang akrab disapa dr Ical ini menceritakan bahwa, dulu Karebosi adalah lapangan yang bagus, digunakan untuk jogging atau jalan santai, terutama oleh orang-orang tua.
Baca Juga : Gerak Cepat DPRD dan Pemkot Sepakati KUA PPAS 2026, APBD Diproyeksi Rp5,1 Triliun
“Sekarang lintasannya rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Sayang sekali, lapangan ini malah terabaikan,” ujar Fahriza usai rapat RPJMD 2025-2029 di DPRD Makassar, pada Rabu (11/6/2025).
Olehnya itu, legislator PKB Makassar ini berharap Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar dapat memprioritaskan alokasi dana perbaikan Karebosi dalam perubahan anggaran mendatang.
“Jadi embenahan harus fokus pada lintasan jogging agar dapat digunakan kembali secara nyaman oleh masyarakat,” terangnya.
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Ingatkan Pemuda Jaga Semangat Nasionalisme
Sekretaris Komisi D DPRD Makassa ini juga mengungkapkan kekecewaannya kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar yang sebelumnya sempat terlibat perselisihan dengan beberapa dinas terkait proyek ini.
Permasalahan disebut berawal dari proses tender yang dinilai kurang ketat, sehingga pemenang proyek tak mampu menyelesaikan pekerjaannya.
“Kontrak kemarin bermasalah. Jaminan dari pemenang tender terlalu mudah diberikan, akhirnya mereka tidak sanggup melanjutkan pengerjaan karena sudah tidak punya biaya,” jelas dr Ical.
Baca Juga : Komisi B DPRD Makassar Gelar Monev Triwulan III, Pastikan Program OPD Tepat Sasaran
Akibat kegagalan itu, perbaikan Lapangan Karebosi menjadi terhenti dan warga pun tidak bisa lagi memanfaatkan fasilitas tersebut. Padahal, lapangan ini dulunya merupakan salah satu ikon olahraga dan ruang terbuka hijau kota.
Fahrizal pun mengingatkan Dispora agar ke depannya proses lelang proyek pembenahan Karebosi dilakukan lebih ketat, termasuk syarat jaminan yang harus lebih terukur dan kredibel, agar kasus serupa tidak terulang.
“Kami beri peringatan agar proses lelang berikutnya diperbaiki. Jangan lagi asal jaminan bank tanpa kejelasan kemampuan realisasinya,” tutupnya.
Baca Juga : Komisi A DPRD Makassar Evaluasi Pelaksanaan Program Triwulan III
