IDMEDIA.ID, MAKASSAR — Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Pangkajene dan Kepulauan resmi menyampaikan enam tuntutan keras kepada DPW Partai NasDem Sulsel terkait viralnya percakapan WhatsApp yang diduga memuat praktik fee proyek oleh salah satu anggota DPRD Pangkep dari Partai NasDem. Yakni H Ikbal.
Di mana kasus ini juga, menyeret nama “Boska” dalam status viral bagi-bagi proyek milik anggota DPRD Pangkep, H. Ikbal itu.
Sosok ‘Boska’ juga sampai sekarang masih menjadi tanda tanya publik. Pada jumpa pers dengan awak media terkait klarifikasi tangkapan layar itu, legislator NasDem ini tak berani menjawab siapa sosok yang dimaksud dalam status tersebut.
Para mahasiswa mendatangi NasDem Sulsel di Kota Makassar, Senin 1 Desember 2025.
Mereka diterima langsung Bendahara DPW NasDem Sulsel Muhammad Sadar dan Wakil Ketua OK NasDem Sulsel, Masrudi.
Audiensi ini menjadi bentuk tekanan publik terhadap partai agar bertindak tegas dan tidak membiarkan praktik transaksional yang merusak kepercayaan masyarakat.
Ketua Umum PP IPPM Pangkep, Syharul, menegaskan bahwa organisasi pemuda itu tidak akan membiarkan dugaan penyalahgunaan jabatan dilegalkan hanya karena pelaku merupakan kader partai.
“Kasus ini sudah mencoreng lembaga legislatif dan menimbulkan kegaduhan. Kami menuntut Partai NasDem menunjukkan komitmen moralnya. Tidak boleh ada toleransi bagi kader yang diduga bermain fee proyek,” tegas Syharul.
Ia menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar respons atas isu viral, tetapi bentuk konsistensi IPPM mengawal integritas politik di Pangkep.
“Kami tidak mencari sensasi. Ini murni upaya menjaga marwah lembaga publik. Tuntutan ini adalah aspirasi pemuda Pangkep yang ingin politik daerah berjalan bersih dan transparan,” sambungnya.
IPPM meminta NasDem memberikan sikap resmi, bukan sekadar klarifikasi normatif, karena kasus tersebut telah menurunkan kepercayaan publik dan mencoreng nama baik partai.
Enam Tuntutan IPPM Pangkep kepada Partai NasDem:
1.Pemberhentian sementara seluruh jabatan kepartaian dan fungsi legislatif terhadap oknum terduga pelaku hingga pemeriksaan rampung. Jika terbukti, IPPM menuntut pemberhentian tetap dan PAW.
2.Pembentukan Tim Khusus Etik (Timsus Etik) untuk melakukan audit komunikasi, klarifikasi, dan digital forensik, serta hasilnya wajib diumumkan secara terbuka.
3.Pelaporan resmi kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
4.Penyampaian sikap politik secara terbuka oleh Partai NasDem sebagai bukti komitmen terhadap politik tanpa transaksi.
5.Pengetatan aturan internal untuk mencegah fee proyek, jual beli pengaruh, dan penyalahgunaan jabatan legislatif.
6.Dorongan kepada DPRD Pangkep untuk memproses etik secara kelembagaan terhadap oknum terkait, termasuk pemeriksaan etik dan klarifikasi institusional.
IPPM menegaskan, seluruh poin tuntutan ini adalah ujian bagi NasDem: apakah benar berkomitmen terhadap integritas, atau justru melindungi kader yang diduga bermain proyek.
Bendahara DPW NasDem Sulsel, Muhammad Sadar, mengaku, segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Akan tetapi kata dia, pihaknya tidak bisa serta merta memutuskan. Ada mekanisme partai yang mengatur terkait hal tersebut.
“Tentu kami sangat menghargai dan apresiasi dari mahasiswa. Tuntutan ini akan kami pelajari dan dalami lagi. Salah satunya menunggu hasil klarifikasi yang sudah dilakukan di NasDem Pangkep,” kata Muhammad Sadar.
Redaksi Idmedia.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@idmedia.id atau Whatsapp +62 852-9841-2010
