IDMEDIA.ID, JAKARTA – Dewan Pengawas, Dr. Yogi Syamkas, menekankan pentingnya lembaga tinggi negara dan kementerian untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Menurutnya, konsistensi menjalankan peran kelembagaan merupakan kunci agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif dan tepat sasaran.
“Lembaga tinggi negara dan kementerian harus kembali pada tupoksi yang telah diatur oleh konstitusi dan perundang-undangan. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat akan lebih fokus, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dr. Yogi Syamkas.
Ia juga mengingatkan bahwa sering kali muncul tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara maupun kementerian yang justru menghambat kinerja pemerintahan.
Menurutnya, hal ini harus diantisipasi dengan memperkuat koordinasi, menjaga profesionalisme, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan sektoral.
“Ketika setiap lembaga menjalankan tupoksinya dengan baik, maka sinergi antar-lembaga dapat tercipta. Hal itu akan menghasilkan kebijakan yang komprehensif, tidak saling tumpang tindih, dan mampu menjawab tantangan bangsa ke depan,” tambahnya.
Lebih jauh, Dr. Yogi menekankan pentingnya kesadaran moral bagi pejabat negara. Ia mengingatkan bahwa seluruh gaji dan fasilitas yang dinikmati pejabat lembaga maupun kementerian bersumber dari pajak rakyat setiap tahunnya.
“Jangan pernah bermain-main dengan jabatan yang diemban. Ingat, gaji dan fasilitas anda diberikan oleh negara dari pajak rakyat. Maka sudah seharusnya jabatan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Menurut Dr. Yogi, publik menaruh harapan besar kepada lembaga tinggi negara maupun kementerian sebagai motor penggerak pembangunan. Oleh karena itu, kepercayaan publik hanya bisa dijaga dengan menunjukkan konsistensi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap aturan yang berlaku.
“Lembaga negara maupun kementerian jangan sampai kehilangan arah. Mereka adalah garda depan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka setiap kebijakan harus lahir dari tupoksi yang jelas, berorientasi pada kepentingan rakyat, dan bukan kepentingan sesaat,” tutup Dr. Yogi.
