IDMEDIA.ID, MAKASSAR — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Makassar guna menindaklanjuti persoalan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di sejumlah kawasan perumahan.
Koordinasi yang berlangsung di Kantor ATR/BPN, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Jumat (23/10/2026), tersebut membahas permasalahan PSU di Perumahan Permata Sari, Bumi Tirta Nusantara Gardenia, dan BTN Hartaco Indah.
Pertemuan dihadiri Kepala Disperkim Kota Makassar, Mahyuddin, didampingi Sekretaris Dinas, Nurhidayat Sukardin, Kepala Bidang PSU, Ibrahim Chaidar Said, serta sejumlah staf Bidang PSU.
Baca Juga : Disperkim Makassar Tindak Lanjuti Pengaduan Pengelolaan PPPSRS Apartemen Vida View
Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak menyoroti status administrasi dan legalitas aset PSU, khususnya terkait mekanisme penyerahan dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah.
Pihak ATR/BPN menjelaskan bahwa proses penyerahan PSU harus dilakukan oleh pengembang yang bersangkutan. Sementara itu, pelepasan PSU secara sepihak hanya memiliki status de facto atau berdasarkan kondisi faktual di lapangan, tetapi belum memenuhi aspek legalitas secara de jure.
Selain membahas mekanisme penyerahan, ATR/BPN juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah sertifikat PSU sebagai bagian dari upaya mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan.
Baca Juga : Disperkim Makassar Dorong Optimalisasi Rusunawa Rajawali dalam Profil Investasi 2026
Untuk menindaklanjuti proses tersebut, Disperkim Makassar diminta menyampaikan surat pengantar pengambilan sertifikat agar dapat segera diproses oleh pihak ATR/BPN.
Melalui koordinasi ini, Disperkim Kota Makassar terus mengupayakan penyelesaian persoalan PSU perumahan dengan mengedepankan kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta kejelasan status aset demi mendukung pengelolaan kawasan permukiman yang lebih baik.
