Amankan Aset 264 Ribu Meter Persegi, Dispora Makassar Dorong Peningkatan Prestasi Olahraga dari Perumahan

IDMEDIA.ID, MAKASSAR – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar bergerak cepat mengawal pemanfaatan fasilitas umum (fasum) perumahan baru milik pemerintah daerah untuk diintegrasikan menjadi sarana olahraga masyarakat.

Langkah taktis ini menyusul kehadiran Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Makassar dalam acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Makassar pada Selasa, 8 September 2026.

Penyerahan aset berskala besar tersebut diterima langsung secara simbolis oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Makassar, Mahyuddin.

Berdasarkan data resmi acara, Pemkot Makassar sukses mengambil alih kewajiban PSU dari 18 perumahan dengan total luas lahan mencapai 264.874 meter persegi. Keseluruhan aset fasum-fasos yang diselamatkan ini bernilai investasi fantastis, yakni ditaksir mencapai Rp578.680.417.000,-.

Bagi Dispora Kota Makassar, penyerahan massal ini menjadi momentum besar untuk memperluas ruang publik produktif. Sejalan dengan program peningkatan prestasi olahraga sejak dini, Dispora akan segera memetakan lahan-lahan potensial dari total 264 ribu meter persegi tersebut untuk dioptimalkan sebagai lapangan olahraga pemukiman yang representatif dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ramah anak.

“Kehadiran kami di sini untuk memastikan bahwa sarana olahraga lingkungan yang diserahkan oleh pengembang dapat segera dikoordinasikan. Dengan statusnya yang kini resmi menjadi aset daerah, pemerintah melalui Dispora dan instansi terkait memiliki legalitas penuh untuk merawat, memperbaiki, serta mengembangkan fasilitas olahraga tersebut demi melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi dari tingkat akar rumput,” tegas perwakilan Dispora Makassar di lokasi acara.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi kesiapan jajaran dinas teknis dalam merespons penyerahan aset ini. Ia menekankan bahwa pengambilalihan PSU bukan sekadar masalah administrasi, melainkan upaya nyata menjamin pelayanan publik dan hak-hak fasilitas sosial bagi warga perumahan secara berkelanjutan.