Soroti Kebijakan Pj Gubernur, Ribuan Massa Aksi Unjuk Rasa Depan Kantor DPRD Sulsel

IDMEDIA.ID, MAKASSAR – ksi besar-besaran yang melibatkan Anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Sulawesi Selatan bersama dengan ribuan mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu mengguncang jantung Kota Makassar.

Aksi ini bertujuan untuk menuntut pencopotan Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si, atas perkataan dan kebijakan kontroversialnya.

Lebih dari 5.000 peserta aksi membanjiri halaman dan jalan di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Senin (16/10/2023).

Sri Rahayu Usmi, S.Pd, Ketua Umum APDESI Sulsel, dalam orasinya menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan yang diambil oleh PJ Gubernur melalui surat edaran nomor 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023.

Surat edaran tersebut mengikat kepala desa untuk mengalokasikan 40% dari anggaran Dana Desa Tahun 2024 untuk penanaman pisang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kondisi agronomi, iklim, komoditi pertanian unggulan, kontur tanah, dan budaya petani yang berbeda di Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, Jendral Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu, Takbir, juga menyoroti pernyataan PJ Gubernur Sulsel bahwa provinsi ini dalam keadaan “bangkrut.”

Takbir menilai pernyataan tersebut sebagai tindakan gegabah dan tidak bertanggung jawab, yang menciptakan kegaduhan di Sulawesi Selatan.

Ironinya, anak buahnya sendiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) membantah pernyataan Gubernur, menyebut bahwa Sulawesi Selatan mengalami defisit, bukan bangkrut, karena utang jangka pendek sebesar 600 miliar rupiah.

Staf Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa pernyataan PJ Gubernur tersebut keliru dan tidak tepat, bahkan mantan stafsus Gubernur, Irwan ST menuding PJ Gubernur tidak bisa membedakan bangkrut, defisit dan fiktif.

Dalam orasinya, Takbir menyatakan, “Bagaimana mungkin seorang gubernur berbicara seolah-olah memiliki pengetahuan yang lengkap tentang masalah keuangan dan anggaran daerah, sementara dalam kenyataan, dia tampaknya tidak memahami anatomi APBD dalam pemerintahan.

Dia tidak pantas menjadi gubernur, dan hari ini, kami dengan hormat meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si, dari jabatannya, dan mengangkat PJ Gubernur yang memahami tata kelola pemerintahan dan mengenal Sulawesi Selatan dengan baik.”

Selain itu, orator lainnya, Raffi, menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan PJ Gubernur terkait penanaman pisang.

Menurutnya, kebijakan ini terlalu prematur dan tidak mempertimbangkan kondisi unik Sulawesi Selatan sebagai lumbung beras nasional dan salah satu provinsi terbaik di Indonesia.

Pisang sebagai komoditas memerlukan perencanaan matang dan teknologi modern karena buah pisang rentan rusak dan menghasilkan banyak limbah.

Aksi ini juga mempertanyakan apakah ada motif lain di balik alokasi anggaran sebesar 1 triliun rupiah dalam APBD Sulsel tahun 2024.

Aksi besar-besaran ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan semakin menyadari pentingnya partisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan dan menuntut transparansi serta pertanggungjawaban dari para pemimpin mereka.

Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pemerintah pusat akan merespons tuntutan ini dan bagaimana perkembangan situasi politik di Sulawesi Selatan akan berlanjut.