Ketua Fraksi NasDem Muhammad Sadar Pengawasan APBD Sulsel di Parepare, Harap Perang Aktif Masyarakat
IDMEDIA.ID, PAREPARE – Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Muhammad Sadar melakukan kunjungan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Tahun 2024.
Pengawasan APBD Sulsel yang dilaksanakan Legislator Legislator NasDem Sulsel ini, berlangsung di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulsel, Senin (25/11/2024).
Dimana, kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Parepare Suyuti, Sekretaris Kelurahan Kampung Baru Ismawati, tokoh masyarakat dan sejumlah warga Kampung Baru.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel Muhammad Sadar mengatakan bahwa, kunjungan yang dilaksanakan hari ini dalam rangak melakukan pengawasan terhadap proyek yang dilakukan teman-teman di Provinsi.
“Jadi kalau ada proyek dari Provinsi yang kurang, maka laporkan kepada kami. Jangan dibiarkan pemerintah bekerja sendiri tanpa pengawasan dari kita semua,” kata Sadar.
Bendahara Umum DPW NasDem Sulsel ini juga tak lupa menyampaikan terimakasih kepada semua masyarakat Parepare, atas dukungannya pada Pileg 2024 lalu.
“Seharusnya pengawasan APBD pertama saya di Kabupaten Maros, tapi ini (Parepare) adalah daerah asal, maka kami pilih melakukan kunjungan pengawasn disini,” bebernya.
Olenya itu kata Sadar, kedapan dirinya selaku anggota DPRD Sulsel akan senantiasa menjaga masyarakat Kota Parepare agar senantiasa aman dan hidupnya sejahtera. “Makanya masyarakat sepenuhnya harus mendukung semua proyek Pemerintah,” ujar Sadar.
Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Kampung Baru, Ismawati atas nama Pemerintah Kelurahan Kampung Baru mengucapkan terimkasih atas kedatangan Ketua Fraksi NasDem Sulsel Muhammad Sadar disini.
“Kami bersama masyarakat insyaAllah kalau ada pembangunan di Parepare, khususnya di Kampung Baru kami akan awasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelas Ismawati.
Wakil Ketua DPRD Parepare, Suyuti mengatakan bahwa, ini suatu kebanggaan bagi, khususnya masyarakat Kota Parepare, karena sekarang sudah mempunyai anggota Provinsi.
“Terkait kewenangan-kewenangan tentu berbeda. Namun sangat pentinf sinergitas, artinya kewanangan provinsi berbeda, kabupaten/kota berbeda, sehingga sangat penting kolaborasi,” terang Suyuti.