Disperkim Makassar Sosialisasikan Mekanisme Pengesahan Rencana Tapak Perumahan

Disperkim Makassar Sosialisasikan Mekanisme Pengesahan Rencana Tapak Perumahan

IDMEDIA.ID, MAKASSAR — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar terus mendorong tertib administrasi dan tata kelola pembangunan kawasan perumahan melalui sosialisasi petunjuk teknis format serta mekanisme pengesahan rencana tapak perumahan.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Kamis (22/10/2026), tersebut turut membahas berbagai regulasi dan kebijakan penyelenggaraan perumahan dalam rangka mendukung pengembangan perumahan baru serta menyukseskan Program 3 Juta Rumah Tahun 2026.

Sosialisasi dibuka langsung Kepala Disperkim Kota Makassar, Mahyuddin, didampingi Sekretaris Disperkim, Nurhidayat Sukardin, Kepala Bidang Perumahan, Noorhaq Alamsyah, serta Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), Ibrahim Chaidar Said.

Dalam pemaparannya, Mahyuddin menjelaskan bahwa rencana tapak merupakan dokumen penting yang menggambarkan rancangan awal suatu kawasan perumahan. Keberadaan dokumen tersebut menjadi salah satu acuan agar proses pembangunan dapat berlangsung secara terencana, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain mekanisme pengesahan rencana tapak, pembahasan juga mencakup rancangan mekanisme penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) lebih awal.

Skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari verifikasi administrasi, kepastian legalitas, hingga pemeriksaan kondisi fisik aset. Langkah ini diarahkan untuk memperjelas status kepemilikan serta tanggung jawab pengelolaan PSU di kawasan perumahan.

Agenda sosialisasi turut menyoroti ketentuan mengenai kompensasi lahan pemakaman dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan. Adapun rincian persyaratan dan besaran kompensasi akan disesuaikan dengan ketentuan serta dokumen regulasi resmi yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Disperkim Kota Makassar berharap terbangun kesamaan pemahaman antara pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait mekanisme pengesahan rencana tapak, pemenuhan kewajiban pengembang, serta pengelolaan PSU.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Disperkim dalam mendorong penyelenggaraan pembangunan perumahan yang tertib, terarah, dan berkelanjutan di Kota Makassar.

Berita Terkait
Baca Juga